Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa secara resmi menyampaikan hasil rekapitulasi pengadaan E-Katalog Triwulan I. Laporan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat pemanfaatan sistem pengadaan elektronik di lingkungan perangkat daerah, baik dari sisi nilai belanja maupun jumlah paket yang berhasil direalisasikan selama periode Januari hingga Maret.
Read moreHasil rekapitulasi mencerminkan adanya variasi tingkat aktivitas pengadaan antarinstansi, yang sekaligus menjadi indikator kebutuhan operasional dan program strategis masing-masing perangkat daerah.
Sementara itu, berdasarkan grafik jumlah paket E-Katalog pada Triwulan I, terlihat bahwa RSUD Dr. R. Soetrasno menjadi instansi dengan jumlah paket terbanyak. Total terdapat 99 paket yang tercatat sepanjang periode tersebut, jauh melampaui instansi lainnya.
Posisi kedua dan ketiga ditempati oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perumahan (DPUTARU) serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DINSOSPPKB), yang masing-masing mencatat 11 paket.
Selanjutnya, Sekretariat Daerah berada di posisi keempat dengan 6 paket, disusul Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang mencatat 5 paket selama Triwulan I.
Data ini menunjukkan bahwa aktivitas pengadaan melalui E-Katalog paling tinggi terjadi di sektor layanan kesehatan, khususnya di RSUD Dr. R. Soetrasno, sementara instansi lain mencatat kontribusi yang lebih rendah namun tetap signifikan dalam mendukung proses pengadaan daerah.
Berdasarkan grafik rekap nilai pengadaan E-Katalog Triwulan I, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menjadi instansi dengan capaian tertinggi. Sepanjang periode tersebut, DLH membukukan nilai pengadaan mencapai Rp 4,764 miliar, menempatkannya sebagai instansi dengan realisasi anggaran terbesar melalui mekanisme E-Katalog.
Posisi kedua ditempati Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTARU) dengan total pengadaan Rp 3,488 miliar, disusul oleh RSUD Dr. R. Soetrasno yang membukukan nilai sebesar Rp 3,388 miliar.
Sementara itu, Sekretariat Daerah berada di peringkat keempat dengan capaian Rp 1,637 miliar, dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DINSOSPPKB) melengkapi lima besar dengan total nilai pengadaan Rp 1,217 miliar.
Data ini menunjukkan bahwa alokasi dan realisasi belanja melalui E-Katalog pada Triwulan I didominasi sektor lingkungan, infrastruktur, dan kesehatan. Aktivitas pengadaan yang cukup besar di instansi-instansi tersebut menjadi indikator penting dalam mendorong percepatan belanja pemerintah daerah secara efektif dan transparan.
