Laporan pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog pada Triwulan II tahun berjalan menunjukkan dinamika yang menarik terkait kinerja berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Rembang. Dua grafik yang ditampilkan menggambarkan perbandingan antara jumlah paket pengadaan dan total nilai pelaksanaannya.

RSUD Dr. R. Soetrasno Proses Paket Terbanyak

Berdasarkan grafik jumlah paket, RSUD Dr. R. Soetrasno tercatat sebagai OPD dengan pengadaan terbanyak, yaitu sebanyak 139 paket. Jumlah tersebut jauh melampaui OPD lainnya, yang mayoritas berada di kisaran 3 hingga 11 paket.

Beberapa OPD dengan jumlah paket menengah antara lain:

• DPUPARU: 11 paket
• DINSOS PPKB: 11 paket
• DINKES: 11 paket
• Sekretariat Daerah: 9 paket

Sementara OPD lain seperti BPBD, DINKOMINFO, DINBUDPAR, DIPERMADES, dan DLH berada pada kisaran 3–5 paket. Dominasi RSUD ini menunjukkan tingginya kebutuhan pengadaan perlengkapan medis, farmasi, dan penunjang layanan kesehatan di fasilitas tersebut.

Dinas Kesehatan Catat Nilai Pelaksanaan Tertinggi

Meskipun RSUD tinggi dari sisi jumlah paket, data nilai pelaksanaan menunjukkan hasil berbeda. Dinas Kesehatan (DINKES) menempati posisi teratas dengan total nilai pelaksanaan mencapai Rp 9.651,64 juta atau sekitar Rp 9,65 miliar.

Disusul oleh:

• RSUD Dr. R. Soetrasno: Rp 5.451,11 juta
• DLH: Rp 4.763,60 juta
• DPUPARU: Rp 3.488,47 juta
• DINSOS PPKB: Rp 1.217,02 juta
• DIPERMADES: Rp 971,78 juta
• DINTANPAN: Rp 689,19 juta
• Sekretariat Daerah: Rp 570,03 juta
• DINKOMINFO: Rp 545,81 juta
• DINDUKCAPIL: Rp 425,50 juta

Angka tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah paket Dinas Kesehatan tidak sebanyak RSUD, nilai per paketnya cenderung lebih besar, terutama untuk pengadaan alat kesehatan, penunjang program kesehatan masyarakat, dan kebutuhan operasional teknis.

Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa secara resmi menyampaikan hasil rekapitulasi pengadaan E-Katalog Triwulan I. Laporan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat pemanfaatan sistem pengadaan elektronik di lingkungan perangkat daerah, baik dari sisi nilai belanja maupun jumlah paket yang berhasil direalisasikan selama periode Januari hingga Maret.

Hasil rekapitulasi mencerminkan adanya variasi tingkat aktivitas pengadaan antarinstansi, yang sekaligus menjadi indikator kebutuhan operasional dan program strategis masing-masing perangkat daerah.

Sementara itu, berdasarkan grafik jumlah paket E-Katalog pada Triwulan I, terlihat bahwa RSUD Dr. R. Soetrasno menjadi instansi dengan jumlah paket terbanyak. Total terdapat 99 paket yang tercatat sepanjang periode tersebut, jauh melampaui instansi lainnya.

Posisi kedua dan ketiga ditempati oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perumahan (DPUTARU) serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DINSOSPPKB), yang masing-masing mencatat 11 paket.

Selanjutnya, Sekretariat Daerah berada di posisi keempat dengan 6 paket, disusul Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang mencatat 5 paket selama Triwulan I.

Data ini menunjukkan bahwa aktivitas pengadaan melalui E-Katalog paling tinggi terjadi di sektor layanan kesehatan, khususnya di RSUD Dr. R. Soetrasno, sementara instansi lain mencatat kontribusi yang lebih rendah namun tetap signifikan dalam mendukung proses pengadaan daerah.

Berdasarkan grafik rekap nilai pengadaan E-Katalog Triwulan I, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menjadi instansi dengan capaian tertinggi. Sepanjang periode tersebut, DLH membukukan nilai pengadaan mencapai Rp 4,764 miliar, menempatkannya sebagai instansi dengan realisasi anggaran terbesar melalui mekanisme E-Katalog.

Posisi kedua ditempati Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTARU) dengan total pengadaan Rp 3,488 miliar, disusul oleh RSUD Dr. R. Soetrasno yang membukukan nilai sebesar Rp 3,388 miliar.

Sementara itu, Sekretariat Daerah berada di peringkat keempat dengan capaian Rp 1,637 miliar, dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DINSOSPPKB) melengkapi lima besar dengan total nilai pengadaan Rp 1,217 miliar.

Data ini menunjukkan bahwa alokasi dan realisasi belanja melalui E-Katalog pada Triwulan I didominasi sektor lingkungan, infrastruktur, dan kesehatan. Aktivitas pengadaan yang cukup besar di instansi-instansi tersebut menjadi indikator penting dalam mendorong percepatan belanja pemerintah daerah secara efektif dan transparan.